image1 image2 image3 image4 image5

Bandara Internasional Jabar Diserahkan ke Pusat, Pemprov Minta Bagian 25 Persen

News Room MQFM, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) siap serahkan administrasi pengalihan pembiayaan pembangunan BIJB (Bandara Internasional Jawa Barat) di Kertajati Jawa Barat, ke pemerintah pusat melalui Kementrian Perhubungan.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan apa saja yang harus disertakan dan diserahterimakan kepada pemerintah pusat melalui kementrian perhubungan, nantinya penyerahan adiministrasi pengalihan pembiayaan ini di fasilitasi oleh kantor sekretariat kepresidenan.

"Dalam rapat pimpinan ini kami penyepakati apa saja yang akan dibawa dan apa saja yang harus disertakan, dalam adiministrasi pengalihan pembiayaan," ujarnya usai mengadakan rapat pimpinan di Gedung Sate, Kamis (10/3/2016).

Aher panggilan akrab Ahmad Heryawan menjelaskan, dalam rapat pimpinan pihaknya juga merumuskan tentang pengelolaan aerocity.

Nanti menurutnya, aerocity harus dikelola PT BIJB, karena itu harus tertulis secara resmi. Pasalnya, beberapa waktu kalu putusan tersebut baru hanya sekadar lisan.

"Kemudian kita juga ingin dilibatkan dalam pengelolan bandara ketika sudah selesai, itu pun jika pengelolaan bandara nanti diserahkan kepada BUMN (Badan Usaha Milik Negara), karena saat ini kita belum tahu akan dikelola oleh siapa?. Bisa jadi, pengelolaannya juga oleh Kementrian Perhubungan," kata dia.

Namun kedati demikian, menurut Aher, jika dikelola oleh BUMN, maka pihaknya berkeinginan melalui BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) melakukan pembagian pengelolaan sebanyak 25%.

"Namun saya kira terkait pengelolaan bandara bisa mundah disepakati, karena ketika awal mulai dari perencana dan pembebasan lahan pemerintah provinsi yang mengerjakan jadi saya harap dalam pengelolaan juga ada peran pemprov juga," katanya.

Kemudian ketika ditanya tentang aset pemprov yang sudah ada dalam pembangunan bandara salah satunya adalah lahan, Aher menjelaskan, nanti itu akan dihibahkan dari Pemprov Jabar ke pemerintah pusat. Pasalnya, aset yang dimiliki oleh pemprov pada bandara, baru hanya tanah saja.

Kemudian lanjut Aher, terkait penyertaan modal kepada PT BIJB dari Pemprov Jabar sekitar Rp 500 miliar itu belum digunakan, jika dihibakan itu hanya sebatas untuk oprasional PT BIJB.

"Anggaran masih aman tidak mungkin juga untuk membayar pembangunan, itu kan sudah kewenangan pusat, jika dibayarkan juga akan salah," kata Aher.

Aher menambahkan, anggaran dari pusat untuk BIJB kan didanai di 2016 sekitar Rp 1 triliun dan Rp 1,2 di 2017, maka transisi administrasi seperti ini harus disegarkan agar bisa dianggarkan pada perubahan nanti.

"Targetnya bulan April ini selesai, maka kami langsung membuat kesepakatan dengan tim secepatnya," ujarnya.

 

Sumber: http://www.galamedianews.com/bandung-raya/77376/bandara-internasional-jabar-diserahkan-ke-pusat-pemprov-minta-bagian-25-persen.html